HEAD OFFICE
AJK Center
Komplek Bidex Blok F16-17
Jl.Pahlawan Seribu, CBD BSD City
Telp. +62 21 531 67 889.
Fax. +62 21 531 67 899
www.agrisatwa.com
Contact :dwi@agrisatwa.com

Stabilisasi harga daging sapi

 http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2018/04/02/stabilisasi-harga-daging-sapi-422199
 
 

Rochadi Tawaf

 

Dosen Fakultas Peternakan Unpad

 

SETIAP  menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri, pemerintah disibukkan oleh upaya meredam gejolak harga daging sapi. Upaya ini tidak pernah tuntas, pasalnya pemecahan masalahnya ibarat pemadam kebakaran. Yaitu, dilakukan secara sederhana dengan cara menggelontorkan daging beku impor yang murah harganya. Tidak peduli dengan dampak negatif yang mungkin akan terjadi pasca itu terhadap pembangunan peternakan di dalam negeri.
Sepanjang pemerintah hanya melakukan upaya seperti ini, maka gejolak harga daging sapi akan berulang setiap tahun dan dampaknya tidak menimbulkan iklim kondusif bagi pembangunan peternakan sapi di negeri ini.
 
Produsen & konsumen
Sesungguhnya inti persoalan gejolak harga daging jelang Ramadan dan Idulfitri harus dilihat dari dua hal utama, yaitu rumah potong hewan (RPH) sebagai produsen penyuplai daging sapi dan perilaku konsumen yang mengonsumsi daging sapi. Terhadap dua hal ini, pemerintah tidak melakukan intervensi apa-apa. Sehingga, selama puluhan tahun pemerintah selalu melakukan kegiatan yang sama. Akibatnya, banyak ”pemburu rente” menikmati kebijakan yang dibuat pemerintah, sementara peternak sapi sebagai produsen mengeluh, karena pasarnya diintervensi daging impor.
 
Ubah definisi RPH
Berbicara tentang RPH di negeri ini, masalah utamanya yang paling mendasar adalah kebijakannya. Yaitu dalam permentan No. 13/2010 dinyatakan bahwa RPH didefinisikan sebagai suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. Paradigmanya RPH hanya melakukan fungsi pelayanan penyediaan daging sapi yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) bagi masyarakat. Padahal, pengertian fungsi pelayanan yang dikehendaki pemerintah saat ini bukan hanya itu. Melainkan juga, mampu menyediakan daging sapi yang murah harganya dan terjangkau masyarakat. Oleh karenanya, kelemahan definisi ini dalam permentan tersebut,  harus segera diubah agar RPH berfungsi sebagai “industry prosesing daging” bukannya “tempat pemotongan hewan”. 
 
Ketidakefisienan
Jika ditinjau dari sistem agribisnis, RPH merupakan subsistem produksi yang sangat penting. Karena, sub sistem ini mampu mengubah seekor sapi sabagai faktor produksi menjadi potongan daging sapi yang siap dikonsumsi. Selama ini, di RPH terjadi ketidakefisienan proses produksi. Hasil ikutan dari proses pemotongan ternak sapi berupa darah, lemak, tulang, kulit dan lainnya berceceran dan bertebaran karena tidak dikelola secara efisien. Pasca pemotongan, produk RPH berupa karkas dibawa ke pasar tradisional. Di pasar ini dilakukan lepas tulang (bonning), demikian halnya dengan kulit, kaki, kepala, lemak dan yang lainnya. Sehingga, hasil ikutan RPH tersebut bertebaran dimana-mana. Dilain pihak, negeri ini melakukan importasi darah sebagai tepung darah bagi kebutuhan pakan ternak/ikan juga lemak bagi industri kosmetik dan obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan ketidakefisienan proses produksi sehingga menyebabkan hasil produksi kita menjadi mahal harganya.
MBC
Jika saja RPH, sebagai industri prosesing daging menghasilkan produksi potongan daging, bakso, sosis, abon, daging asap, salami dan produk daging lainnya di kawasan yang terintegrasi. Dimana hasil ikutannya pun diproses di tempat yang sama maka sudah bisa dijamin akan terbentuk harga produk daging yang kompetitif.
Konsep inilah yang disebut dengan pusat bisnis daging sapi atau meat business centre (MBC). Jadi di kawasan MBC, selain rumah potong hewan hadir pula pasar swalayan khusus produk daging sapi, perbankan, industri prosessing serta organisasi pedagang sapi dan daging. Idealnya MBC ini, dibangun oleh pemerintah atau swasta di setiap sentra konsumen, katakanlah di kota-kota besar. Sehingga pemerintah tidak sulit melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku bisnis daging sapi. Perubahan paradigma ini, tentunya akan berdampak terhadap perubahan pola rantai panas daging sapi yang terjadi saat ini menjadi pola rantai dingin, yang lebih efisien. Pemotongan tenak pun akan berlangsung pada siang hari tidak malam hari seperti saat.
 
Rantai dingin
Dari sisi konsumen, sesungguhnya edukasi ke arah pola konsumsi daging beku, seperti yang dilakukan di negara-negara maju sudah banyak terinformasi melalui berbagai media, terutama di kota-kota besar. Oleh karenanya, konsep ini harus mulai dilaksanakan di kota-kota pusat industri dan jasa. Edukasi pola konsumsi pengolahan daging sapi beku (frozen beef) harus secara massif dilakukan di berbagai media. Pasalnya, bangsa ini telah terbiasa mengonsumsi “bumbu” ketimbang dagingnya sendiri. Lihat saja menu-menu masakan tradisional sebagian besar menggunakan “banyak bumbu”. Untuk itu, secara nasional program perubahan “rantai panas” ke “rantai dingin” harus mulai dilakukan di kota-kota besar, karena infra strukturnya mendukung.
 
Stabilisasi harga
Berdasarkan konsep tersebut, langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menciptakan stabilisasi harga daging adalah (1) Mengubah permentan atau kebijakan pemerintah mengenai definisi tentang RPH, yang semula RPH sebagai tempat pemotongan ternak, menjadi RPH sebagai industri prosesing daging sapi. (2) Mengubah kebijakan rantai nilai daging sapi dari rantai panas menjadi rantai dingin. Perubahan ini dilengkapi dengan infrastrukturnya sampai ke pasar-pasar tradisional. (3) Melakukan edukasi yang masif bagi masyarakat luas, tentang pengolahan daging beku.
Berdasarkan atas hal tersebut, diharapkan akan tercipta iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan peternakan sapi potong, sehingga stabilasi harga daging akan terealisasi dibarengi iklim usaha yang kondusif.***

 

www.desaingue.com