HEAD OFFICE
AJK Center
Komplek Bidex Blok F16-17
Jl.Pahlawan Seribu, CBD BSD City
Telp. +62 21 531 67 889.
Fax. +62 21 531 67 899
www.agrisatwa.com
Contact :dwi@agrisatwa.com

RI Perlu Regulasi Baru

 http://koran.bisnis.com/read/20170227/452/632077/ri-perlu-regulasi-baru

JAKARTA – Pemerintah perlu menelurkan regulasi baru untuk menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi UU No. 41/2014 yang tetap memperbolehkan impor daging berbasis zona dengan sejumlah persyaratan.
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori menilai putusan MK masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Pertama, pihak terkait perlu merumuskan kembali UU 41/2014 agar tidak salah tafsir.
Dia berpendapat PP No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan sebagai turunan aturan tersebut dinilai perlu diperinci menjadi aturan operasional. Misalnya, merumuskan syarat keadaan mendesak dan lembaga yang diserahi menentukan syarat keadaan mendesak.
Kedua, pascaputusan MK atas uji materi UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan berimplikasi pada status sisa izin impor daging dari India oleh Perum Bulog.
Diketahui, hasil Rapat Koordinasi Terbatas pada 31 September 2016 memutuskan impor daging kerbau asal India dilakukan melalui dua tahap yakni tahap pertama 70.000 ton dengan rekomendasi izin impor hingga 31 Desember 2016 dan tahap kedua 30.000 ton dengan rekomendasi impor hingga Juli 2017.
Realisasi tahap pertama mencapai 48.272 ton. Adapun, sisanya sebanyak 21.728 ton diberikan rekomendasi izin impor hingga 31 Maret 2017.
Ketiga, pemerintah perlu menyiapkan skema agar masuknya impor daging kerbau tidak mempengaruhi daya saing peternak lokal. Pengalaman Malaysia dan Filipina ketika impor daging kerbau dari India masuk yang berakibat peternak lokal hancur, perlu menjadi pelajaran.
“Apa skema yang sudah disiapkan agar tidak membuat peternak lokal hancur, apalagi kondisi peternak lokal sangat rentan,” katanya dalam diskusi Implikasi Putusan MK Terhadap Importasi Zona Base dan Kelembagaannya yang, Jumat (24/2).
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron meminta Pasal 6 ayat (1) c PP No. 4/2016 untuk dicabut. Poin tersebut menyebut pemasukan produk hewan dapat berasal dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) dan telah memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui oleh badan kesehatan hewan dunia.
Sementara itu, persyaratan maximum security diberlakukan bagi pemasukan dari zona bebas PMK. Zona bebas sendiri diberlakukan untuk mengantisipasi jika terjadi embargo pemasukan sapi dari Australia seperti yang terjadi di 2013.
“Persyaratan maximum security ditafsirkan ke wilayah non zona base, yang statusnya di bawah zona base. Putusan MK sudah terakomodir dalam UU No. 41 tahun 2014. Namun, PP No. 4 tahun 2016 tidak konsisten dengan apa yang diamanatkan UU. Ini akan dibawa ke rapat DPR,” katanya.

MASIH KURANG
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menyampaikan pemerintah tidak bisa membiarkan harga daging yang terus merangkak naik. Dan lagi, pemenuhan konsumsi protein hewani masyarakat masih jauh dari negara lain, sedangkan kebutuhan masih belum tercukupi jika hanya dipasok dari peternak lokal.
Kementerian Perdagangan memperkirakan kebutuhan daging sapi pada 2017 682.116 ton, sedangkan produksi lokal hanya mampu memenuhi daging 441.761 ton.
Apalagi, melihat kebutuhan daging pada Mei yang bertepatan dengan bulan puasa 56.117 ton, sedangkan produksi lokal hanya 36.318 ton dan stok awal hanya 15.745 ton. Artinya masih ada kekurangan 4.054 ton.
Maka, Oke menegaskan importasi daging kerbau dari India paska putusan MK tetap berjalan sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan Kementerian Perdagangan kepada Bulog.
Impor daging kerbau dari India memberi pilihan daging dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, menurutnya, langkah ini efektif menstabilkan harga daging sapi, yang saat ini berkisar Rp110.000 per kg. “Bulog tinggal jalan, karena kita sudah menegaskan.”
Soal revisi PP 4/2016, lanjut Oke, Kemendag menunggu inisiatif Kementerian Pertanian.
Berbeda, Direktur Kesehatan Hewan Fajar Sumping Tjatur Rasa menyampaikan importasi tetap bisa dilakukan untuk sisa kuota impor 21.728 ton hingga 31 Maret 2017.
Namun, untuk pelaksanaan impor tahap dua sebanyak 30.000 ton dengan izin rekomendasi hingga Juni 2017, diperlukan Rapat Koordinasi Terbatas kembali. Ini untuk meyakinkan kembali kriteria kondisi tertentu seperti yang disyaratkan dalam putusan MK.
Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Ninik Hariwanti menegaskan putusan MK tidak mengubah atau memberi penafsiran baru dari pasal yang diuji, sepanjang memenuhi syarat seperti dalam putusan MK.

www.desaingue.com