HEAD OFFICE
AJK Center
Komplek Bidex Blok F16-17
Jl.Pahlawan Seribu, CBD BSD City
Telp. +62 21 531 67 889.
Fax. +62 21 531 67 899
www.agrisatwa.com
Contact :dwi@agrisatwa.com

Peternak Tolak Impor Daging Sapi Berbasis Zona

 http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2016/03/18/364377/peternak-tolak-impor-daging-sapi-berbasis-zona
 

JAKARTA, (PR).– Sejumlah peternak menentang keras rencana pembukaan impor daging sapi berbasis zona berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4/2016 yang merupakan turunan UU Nomor 41/2014. Peternak menyatakan penolakan terhadap PP itu karena dinilai akan mengancam usaha peternakan rakyat serta membuat produk daging sapi lokal tertekan serbuan produk impor.
"Peternak menolak PP ini, karena imbasnya akan luar biasa secara psikologis dan ekonomi," kata Ilham Ahmadi, peternak yang juga CEO dan Pendiri Bhumi Andhini Farm and Education dalam Diskusi Publik Bincang-Bincang Agribisnis (BBA) bertema "Peternakan Indonesia Pasca PP Pemasukan Ternak dan Daging Zona Base", di Jakarta, Kamis 17 Maret 2016.
Aturan PP Nomor 4/2016 itu menyebutkan, pemerintah memiliki dasar hukum membuka gerbang impor daging sapi dari suatu zona yang dinyatakan bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) namun di dalam negara yang belum dinyatakan bebas PMK. Namun peternak menegaskan, jika tidak ada peninjauan ulang, pemerintah diminta membuat PP lanjutan. "Berlakukan saja, selanjutnya bentuk juga PP Pemusnahan Peternak Sapi Lokal," tuturnya.
Menurut Ilham, pembukaan impor daging sapi atau kerbau berdasarkan zona base diyakini akan meredupkan semangat berternak dari petani lokal. Importasi impor sapi pada 2009, contohnya. Pemasukan sapi dan daging impor membuat harga sapi lokal jatuh dan peternak merugi. Dampaknya, populasi sapi makin sedikit karena peternak lokal tak cukup punya operasional untuk beternak.
Untuk menghasilkan pedet atau anak sapi, kata dia, membutuhkan waktu dan dana yang tidak pasti karena peternakan rakyat mini teknologi. "Paling kita hanya untung Rp 150 ribu per bulan," katanya. Di sisi lain, keberhasilan program geretak birahi dari pemerintah diperkirakan hanya 20 persen.
Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia Asnawi menguraikan soal dugaan dasar kebijakan pemerintah menggulirkan PP nomor 4/2016. "Kalau tujuannya agar mendapat daging murah, harusnya dilihat dulu, daging bagian mana yang mahal," kata dia.
Sebab, daging sapi mahal yang digaungkan pemerintah dan media adalah daging di bagian paha belakang, tenderloin, dan sirloin. Konsumennya pun hanya 16 persen dari jumlah masyarakat Indonesia. Makanya, ia mempertanyakan siapa yang sebenarnya berteriak atas harga daging sapi mahal,
Dia menguraikan, sapi dengan bobot 500 kilogram akan menghasilkan 48-53 persen karkas, tergantung pemotongan dan pengulitan. Bagian daging termahal misalnya tenderloin. Harganya di pasar tradisional ada di kisaran Rp 105-107 ribu sedangkan sirloin Rp 103-105 ribu.
Harga daging terendah di pasar tradisional adalah jenis CL65 dan CL85 atau tetelan. Daging jenis ini lebih banyak lemaknya ketimbang dagingnya, semacam rawon. Daging ini biasa digunakan untuk pembuatan gulai di restoran padang, bakso, dan yang lainnya. "Saya jual rawon Rp 60-70 ribu," ujarnya.
Jadi jika ingin menghitung Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk daging sapi berdasarkan rata-rata jenis daging saat ini menurutnya ada di angka
Menurut Ilham, rencana masuknya daging ternak dari India dan negara lainnya sebagai konsekuensi penerapan PP zona base oleh pemerintaah, sangat berisiko tergusurnya nasib peternak lokal. Selain harga yang sangat murah, daging yang mereka jual belum dinyatakan bebas penyakit mulut kuku (PMK).
“Arahnya ini mau ke mana, konsistensi kebijakan pemeritah sangat tidak jelas, saya menolak ini (PP zona Base) karena hanya sifatnya pemadam kebakaran sesaat,” katanya.
Kondisi serupa dikeluhkan Sarjono, peternak Lampung Tengah. Menurut dia, rencana pemerintah membuka selebar-lebarnya daging asal India sebagai konsekuensi penerapan aturan itu bakal memukul nasib kelompok ternak yang selama ini dibina.
Dengan aturan itu, pola kemiteraan yang ia kelola dengan perusahaan inti lokal bakal terganggu sehingga berpotensi mengancam pendapatan mereka. “Mohon kaji ulang kebijakan itu sebab dampaknya akan terasa langsung buat kami,” katanya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo menyampaikan, untuk meminimalkan persoalan daging di kemudian hari, pemerintah diminta fokus menentukan arah kebijakannya apakah rencana swasembada pemerintah fokus terhadap daging atau sapi.
“Kalau swasembada daging perbanyak bakalan, kalau swasembada sapi harus masuk breeding dan populasi,” ujarnya. “Kalau hanya memenuhi kebutuhan sesaat, PP itu sifanya hanya pemadam kebakaran penyelesaian secara instan, oleh karena itu regulasi dari penyempurnaan untuk menuju swasembada. Selain itu jika PP ini dikeluarkan, maka ini akan menjadi disinsentif bagi berkembangnya industri bakalan dan breeding di Indonesia”. (Satrio Widianto/A-147)***

www.desaingue.com