HEAD OFFICE
AJK Center
Komplek Bidex Blok F16-17
Jl.Pahlawan Seribu, CBD BSD City
Telp. +62 21 531 67 889.
Fax. +62 21 531 67 899
www.agrisatwa.com
Contact :dwi@agrisatwa.com

Kewenangan Perizinan Impor Sapi Bakalan Tetap di Kemendag

http://www.gatra.com/ekonomi-1/perdagangan/132237-kewenangan-perizinan-impor-sapi-bakalan-tetap-di-kemendag.html
 
Jakarta, GATRAnews - Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan, memastikan bahwa kewenangan untuk mengatur perizinan impor sapi bakalan tetap berada di Kementerian Perdagangan, tidak dipindah ke Kementerian Pertanian.
 
Menurutnya, hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. "Tetap di Kemendag berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Itu pasti," tegas Partogi saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (3/2).
 
Meski demikian, pihaknya berjanji akan selalu berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain, termasuk Kementerian Pertanian, dalam menerbitkan izin impor sapi bakalan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pasokan daging sapi. "Yang penting kita menerima semua masukan mereka. Perhitungan impor sapi yang dibutuhkan dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian di bawah Menko," kata Partogi.
 
Ia juga berjanji selalu memperhatikan kepentingan para peternak sapi nasional dalam penerbitan izin impor sapi agar masuknya sapi impor tak merugikan peternak lokal. "Kalau memang impor berlebih kita kurangi, kita mendorong peternak-peternak lokal juga," tandasnya.
 
Terjadi saling klaim ijin impor sapi
Sebelumnya diberitakan, timbul masalah baru pasca disahkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) pada Februari 2014 lalu, dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 (UU Nakeswan) pada Oktober 2014 lalu.
 
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian saling mengklaim wewenang perizinan impor sapi berdasarkan kedua UU tersebut. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro, menyatakan bahwa pihaknya lah yang berwenang mengatur perizinan impor sapi berdasarkan UU Nakeswan. "Kalau menurut UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, itu sebenarnya di Kementerian Pertanian," katanya.
 
Sebagai informasi, sejak pertengahan 2013 hingga saat ini, perizinan impor sapi diatur berdasarkan Permendag Nomor 46 Tahun 2013. Impor sapi tidak dibatasi oleh kuota dan hanya membutuhkan rekomendasi teknis dari Kementan.
 
Perizinan dan perhitungan impor yang dibutuhkan sepenuhnya dilakukan oleh Kemendag. Permendag tersebut merupakan respons yang dikeluarkan pemerintah pasca melambungnya harga daging sapi di dalam negeri sejak akhir 2012. Tujuannya adalah memperbanyak pasokan sapi impor dengan menghapus kuota.
 
Perizinan juga disederhanakan hanya satu atap di Kemendag saja. Impor sapi sebelumnya dibatasi oleh kuota yang ditetapkan Kementan berdasarkan angka kebutuhan dan pasokan yang mampu dipenuhi dari dalam negeri.
 
Seluruh impor sapi membutuhkan rekomendasi dari Kementan. Namun, pembatasan ini justru membuat harga daging sapi melonjak karena kekurangan pasokan. Perizinannya pun menjadi rumit karena butuh rekomendasi dari Kementan. 

www.desaingue.com